“Memperkuat kekuatan pertahanan memang diperlukan, tetapi hal itu akan lebih baik apabila pemerintah menyiapkan perangkat keras yang lebih mapan dulu dalam pertahanan nasional,” kata Al-Araf, Direktur Program Imparsial.
Menurutnya, pembentukan komcad bukanlah hal yang terpisah dari pembangunan sistem komnas. Pembentukan komcad sudah sepantasnya terintegrasikan dengan defense planning maupun pembangunan sistem komnas yang luas dan menyeluruh.
Lebih dari itu, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan pembangunan kekuatan komponen utamanya (TNI) ketimbang membentuk komcad mengingat anggaran negara yang masih sangat terbatas. Dalam lima tahun ke depan, pemerintah menargetkan memperoleh 50.000 personil komcad yang terdata, sehingga bisa untuk dijadikan satu kompi cadangan dalam tiap Kodim.
Di sisi lain, menurutnya, RUU Komcad juga bisa menimbulkan dampak pada dinamika perekonomian nasional, terutama di sektor swasta. Pasalnya, warga negara yang diikutsertakan dalam Komcad adalah para angkatan kerja yang tersebar di berbagai perusahaan swasta di Indonesia.
Bahkan, RUU itu juga berpeluang pengambilalihan sarana dan prasarana milik swasta oleh pemerintah saat terjadi perang. Oleh karenanya, ia beranggapan RUU tersebut prematur karena masih banyak hal yang belum diatur.
